Tim Pemantau Otsus Papua menyelenggarakan diskusi dengan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga, Tantowi Yahya. Pertemuan dilakukan di Kompleks DPR, 2 Agustus kemarin membahas sejumlah perkembangan isu terkait situasi di Papua dan berkembangnya berita-berita hoax di forum internasional terkait Papua. Hadir juga Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua BKSAP DPR dan sejumlah anggota DPR yang peduli pada isu Papua.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang juga sebagai Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus DPR, mengemukakan bahwa upaya dari Kelompok Separatis Papua (KSP) untuk memisahkan Papua dari NKRI dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Baik di level regional Pasifik, maupun internasional.
“Mulai dari penggalangan opini publik, dana, dan bahkan lobi internasional,” ujarnya lewat rilis yang diterima SINDOnews, Kamis 3 Agustus 2017.
Sayangnya, kata Fadli Zon, tekanan yang sangat sistematis tersebut, belum direspons secara totalitas oleh pemerintah Indonesia. Sehingga, suara dan perhatian Indonesia dalam menjaga wilayah Papua sebagai bagian utuh dari NKRI kalah kuat dari propaganda palsu yang digalang oleh Kelompok Separatis Papua.
Sebagai rekomendasi, Ketua Tim Pemantau Otsus DPR Fadli Zon mendukung pendekatan total diplomasi yang disarankan Dubes Tantowi Yahya dalam merespons gerakan separatisme Papua. Diplomasi soal Papua harus lebih proaktif bahkan ofensif khususnya menangkal berita-berita dan foto-fota bohong.
“Semua pihak, baik pemerintah, parlemen, dunia usaha, dan masyarakat harus terlibat dalam upaya diplomasi Papua. Baik di regional Pasifik maupun internasional. Kesadaran bahwa Papua bagian tak terpisahkan dari NKRI harus dimiliki oleh seluruh elemen bangsa,” jelasnya.
Meski pemerintah menghindari megaphone diplomacy, Fadli Zon menambahkan, namun untuk diplomasi Papua hal tersebut sangat dibutuhkan. Sebab jika tidak, propaganda yang dilakukan secara sistematis oleh Kelompok Separatis Papua, akan semakin meluas di lingkungan masyarakat internasional.