Diktator bukan Dinilai dari Wajah 2

Wakil Ketua DPR Fadli Zon merespons Presiden Joko Widodo yang menolak disebut pemimpin diktator dan otoriter. Menurut Fadli, diktator atau tidak itu bukan dinilai dari ucapan maupun bentuk wajah.

“Ya kalau bukan diktator kenapa repot-repot ya. Itu kan penilaian orang bukan karena ucapan apalagi wajah gitu ya,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).

Namun, Fadli mengatakan diktator atau tidak itu dinilai dari tindakan dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.

Fadli justru mencontohkan pendapat salah satu pengamat merespons dikeluarkannya Perppu Ormas beberapa waktu lalu. Menurut dia, pengamat itu berpendapat bahwa Perppu Ormas dikeluarkan bukan karena kegentingan memaksa, tapi memaksakan kegentingan. “Seolah-olah ada kegentingan,” tegasnya menyitir pendapat pengamat itu.

Selain itu, Fadli mengatakan, publik juga menilai penangkapan-penangkapan aparat di bawah pemerintahan Joko Widodo juga menyebabkan penilaian diktator muncul. Misalnya, penangkapan Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath yang ditangkap dan ditahan kurang lebih tiga bulan karena tuduhan makar.

“Itu kan pelanggaran terhadap HAM. Itu menakut-nakuti, kemudian tidak ada (buktinya). Apanya yang dituduhkan makar,” katanya.

Pun demikian kasus Rachmawati Soekarnoputri yang dituduh makar. Rachmawati ditangkap subuh-subuh kemudian diinterogasi. “Padahal di rumahnya dikawal Brimob, beliau juga sebagai putri mantan Presiden (Soekarno) dan suaminya sendiri adalah polisi,” ujarnya.

Dia mengatakan, tuduhan-tuduhan makar, penangkapan-penangkapan yang begitu banyak kemudian pembubaran ormas secara sepihak dengan subjektivitas pemerintah menujukkan tindakan-tindakan otoriter dan menuju kediktatoran.

 

Sumber

© Copyright 2015.