Keinginan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membubarkan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam dikecam keras oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
“Cara berpikir Ahok itu anarkis,” kata Wakil Ketua DPR ini di Kompleks Parlemen Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11).
Menurut Fadli Ahok tidak bisa membubarkan FPI begitu saja. “Enggak bisa (begitu), kalau ada yang melanggar hukum ya diproses hukum, misalnya ada orang merusak saat demonstrasi ya dihukum. Kalau mencemarkan nama baik ya dituntut,” ujarnya.
Fadli menilai kepala daerah tidak memiliki hak meminta pembubaran suatu organisasi masyarakat. Dia mengatakan hak FPI berkumpul dan melancarkan demonstrasi adalah hak individu yang dijamin UUD 1945.
“Kalau seorang kepala daerah bisa membubarkan ormas, kita adalah negara tirani. Tidak bisa orang seenaknya mau membubarkan ormas, ini negara demokrasi,” ujarnya.
Mendekati pelantikan Ahok sebagai orang nomor satu di DKI menggantikan posisi Joko Widodo yang menjadi Presiden RI, aksi penolakan terhadap Ahok semakin kencang dari sejumlah ormas Islam. FPI bersama beberapa ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta menentang keras Ahok naik menjadi Gubernur.
FPI dan GMJ menyatakan akan terus menggelar aksi agar Ahok tak dilantik. “Sampai di hari pelantikan Ahok pun kami akan keras menolak,” kata Panglima Besar Laskar FPI Ustad Maman Suryadi Abdurrahman kepada CNN Indonesia.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah FPI DKI Jakarta Habib Salim Alatas menambahkan bahwa sampai kapan pun pihaknya menentang keras Ahok. Bagi FPI, kata Habib Salim, penolakan terhadap Ahok adalah harga mati.
Penolakan terhadap Ahok itu dibalas oleh Ahok dengan meminta agar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM membubarkan FPI karena dinilai antara lain melanggar konstitusi dan mengganggu ketertiban umum.