Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai bahwa bantuan kendali operasi (BKO) yang dilakukan oleh beberapa Fraksi di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak akan efektif dalam mengungkap dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla perihal perpanjangan kontrak Freeport.
Pasalnya, Fadli menganggap anggota BKO di MKD yang kini ada tidak mempunyai kompetensi dalam mengambil keputusan terkait etika dan marwah DPR.
“Apalagi ini diganti oleh orang yang belum tentu mengerti,” kata Fadli di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin (30/11/2015).
Oleh karenanya, Fadli meminta pimpinan MKD bisa menjelaskan ke publik terkait anggota BKO apakah sudah memenuhi syarat menjadi pimpinan dan anggota MKD.
“Saya kira ini yang perlu diluruskan,” tukasnya.