Birokrasi menjadi salah satu hambatan pembangunan yang dihadapi Indonesia saat ini. Dan persoalan birokrasi ini merupakan persoalan human capital yang harus ditingkatkan.
Persoalan birokrasi ini pun menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan SBY dan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin petang lalu (11/3). Dalam pertemuan ini, SBY mengatakan bahwa kebijakan yang sudah diputuskan Presiden, kadang tak dijalankan oleh menteri atau Dirjen bahkan bisa dijegal di level direktur.
“Ini merupakan evaluasi bagi mesin birokrasi yang seharusnya menjalankan kebijakan tapi justru sebaliknya menghambat,” kata Fadli Zon kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 13/2). Dalam pertemuan itu, Fadli mendampingi Prabowo.
Pengakuan Presiden SBY ini, kata Fadli, merupakan realita yang harus segera ditemukan solusinya agar tak jalan ditempat. Perpres No.81/2010 tentang grand design reformasi birokrasi juga harus dilihat relevansinya. Saat ini reformasi birokrasi lebih identik dengan peningkatan insentif melalui remunerasi.
“Namun faktanya, meski sudah ada kenaikan remunerasi, banyak kebijakan yang tak jalan implementasinya. Atau pelaksanaannya tak seperti yang diharapkan,” ungkap Fadli.
Selain itu, lanjut Fadli, birokrasi cenderung membentengi diri, sebagaimana pengakuan SBY. Dan ini tentu saja sangat berbahaya dan mengganggu proses pelayanan masyarakat. Padahal APBN sebesar 547 triliun, atau lebih dari 30 persen, habis untuk membayar gaji aparatur.
“Reformasi birokrasi yang berjalan sejak akhir 2006 harus dievaluasi. Realita mandegnya birokrasi atas kebijakan pusat, perlu ada solusi,” tegas Fadli.
Fadli pun menyimpulkan, birokrasi tak efektif karena Presiden SBY kurang tepat menempatkan orang terbaik seperti menteri atau jajaran pimpinan birokrasi. Harusnya, the best and the brightest, atau yang terbaik dan paling mampu, serta punya integritas yang dipilih di bidang masing-masing. Namun sayang, hak prerogatif Presiden terbelenggu koalisi partai politik atau setgab.
Kedua, masih kata Fadli, birokrasi seharusnya bersih dari kepentingan politik dan tak boleh jadi alat politik partai manapun. Sebab fungsi birokrasi adalah melayani rakyat.