Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengkritik sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyalahkan PT. PLN sebagai salah satu biang keladi penyebab banjir di Jakarta di awal 2015 ini. Bahkan, Fadli Zon menilai sikap Ahok tersebut kampungan yang sebenarnya ia harus jujur belum mampu atasi masalah klasik di Jakarta tersebut.
“Kalau misalnya belum mampu, ya bilang belum mampu. Enggak usah menyalah-nyalahkan PLN, mematikan listrik dan sebagainya, itu kampungan,” kritik Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2015).
Politisi Partai Gerindra ini mengakui, tidak mudah untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta yang memang seharusnya tidak bisa Ahok bekerja sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Ditambah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berjanji ketika kampanye Pilpres akan membantu mengatasi banjir Jakarta. ”
“Ya ini kan salah satu janji Presiden, tapi dulu kan jadi gubernur, Presiden akan koordinasi dan seterusnya. Tapi, kita juga harus melihat ini secara rasional,” tuturnya.
Fadli juga meminta Ahok memerbaiki sikapnya dalam mengatasi berbagai permasalahan di Jakarta, terutama masalah banjir ini. Sebab, sikap Ahok yang seperti itu bukan menyelesaikan masalah, melainkan memperkeruh masalah. “Saya kira Gubernur DKI jangan arogan, seolah-olah bisa mengatasi banjir Jakarta. Lebih baik saya kira humble saja,” imbaunya.
Fadli pun juga memberikan solusi kepada Ahok dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta. Menurutnya, Jakarta memang kekurangan lahan serapan air dikarenakan lahan tersebut sudah dibangun gedung-gedung dan berbagai bangunan memersempit lahan serapan air.
“Tidak bisa disalahkan Bogor atau Tangerang, Jakarta sendiri ruang penyerapan rendah. Kita lihat bangunan, apartemen dan mall nya lebih dari seratus sudah menyedot air tanah kemudian tidak ada penyerapan,” ungkapnya.
Sebab itu, Fadli meminta Ahok menerapkan peraturan yang tegas terhadap para pengusaha mal agar memberikan resapan air ketika membangun mal. “Coba dong Gubernur DKI terapkan, kalau betul-betul mau tegakkan hukum di Jakarta. Mal itu berikan ruang penyerapan jangan salahkan daerah lain,” pungkasnya.
Pemerintah Bela Ahok
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani enggan menyalahkan Ahok. Dia mengatakan, masalah banjir Jakarta ini tidak diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta semata. Melainkan, harus dikoordinasikan dengan BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). “Kemarin saya koordinasi dengan BNPB dan Kemen PU sempat dimatikan listrik oleh PLN kemudian dinyalakan kembali karena PLN takut ada kesetrum,” kata Puan.
Menteri asal PDIP pun berjanji pemadaman listrik oleh PLN ini tidak akan terjadi lagi ke depan. “Ke depan nanti bertahap memerbaikinya. Yang tersumbat harus segera dibersihkan sampah-sampah agar jangan sampai banjir terjadi lagi,” harap Puan.
Terkait hal yang sudah dilakukan pemerintah pusat dalam mengatasi banjir Jakarta, Puan mengatakan, pihaknya sudah melakukan peninjauan terhadap sungai-sungai yang ada di Jakarta yang dikomandoi oleh Kemen PU. “Dalam laporan ada 49 titik banjir, 22 titik terletak di Jakpus. Hal itu bukan karena kenaikan arus sungai yang ada, tapi BNPB dan Kemen PU itu terjadi karena tidak banyak drainase di DKI dan Kemen PI akan perbaikan drainase ini,” jelasnya.
Anak kandung Megawati Soekarnoputri ini meminta warga DKI Jakarta untuk tetap waspada terhadap bahaya banjir ini. Sebab, sebutnya, berdasarkan laporan ia terima dari BMKG, curah hujan di Jakarta terus tinggi sampai akhir bulan Februari ini.
“Tanggal 23 Februari akan terus terjadi hujan, warga Jakarta harus tetap waspada,” imbaunya.
Sebelumnya Ahok menyatakan keheranannya karena PLN beralasan bahwa pihaknya mematikan listrik karena jaringannya terendam padahal posisi jaringan telah ditinggikan. Dia merasa aneh karena alasan yang sama juga disampaikan PLN saat posisi jaringan belum ditinggikan. Aliran listrik PLN diperlukan untuk mengaktifkan pompa-pompa penyedot air.