Gusar oleh tudingan adanya kecurangan, KPU melalui akun Twitter yang sudah terverifikasi pun memberikan ulasan.
Penjelasan yang diurai KPU itu rupanya berasal dari pernyataan sang ketua KPU RI, Arief Budiman.
Ulasan yang diberikan KPU itu pun menuai perhatian dari Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI itu lantas melalui laman Twitternya membalas ulasan dari akun KPU tersebut.
Dilansir TribunnewsBogor.com, beberapa waktu lalu, akun KPU RI yang sudah terverifikasi menuliskan sebuah cuitan berkenaan dengan tudingan kecurangan yang selama ini dialamatkan kepadanya.
Ya, pasca penyelenggaraan Pemilu 2019, KPU gencar mendapat tudingan melakukan tindakan kecurangan dari berbagai pihak.
Melihat hal tersebut, pihak KPU pun akhirnya buka suara seraya membuat penjelasan.
Ulasan tersebut merupakan pernyataan yang berasal dari sang Ketua KPU RI sendiri yakni Arief Budiman.
Menurut Arief Budiman, jika memang tudingan kecurangan tersebut memang benar, lantas kenapa pihaknya memperlihatkan hal itu di depan khalayak ?
Sebab menurut Arief Budiman, sebuah kecurangan seharusnya disembunyikan, bukan justru dipertontokan.
Lebih lanjut, Arief Budiman pun berpendapat pihaknya justru sangat terbuka dengan masukan dari masyarakat.
Pun ketika ada kesalahan data yang tertera dalam laman KPU, Arief Budiman membuka tangannya lebar-lebar terkait dengan koreksi.
Pernyataan yang dilayangkan Arief Budiman itu pun lantas dibuatkan sebuah poster dengan wajah serta kalimatnya.
“Kalau kami ini dituduh curang,
untuk apa kami mempertontonkan kecurangan kami ?
Mestinya curang itu disembunyikan.
Ini kan kami buka, silahkan masyarakat
memberikan masukan kepada kita kalau ada
yang salah silahkan dikoreksi,
kami akan melakukan itu.
Masyarakat bisa memberikan masukan,
bisa tahu bahwa salah input, itu karena
kami terbuka”
Arief Budiman
Ketua KPU RI
Pernyatan dari Arief Budiman itu pun lantas dibagikan oleh akun Twitter KPU yang sudah terverifikasi.
Tak hanya membagikan poster berupa pernyataan, akun KPU pun memberikan ulasan singkat terkait dengan pernyataan itu.
Akun KPU juga melengkapinya dengan tagar yang menunjukkan bahwa KPU siap melayani masyarakat.
“Kalau kami ini dituduh curang, utk apa kami mempertontonkan kecurangan kami? Mestinya curang itu disembunyikan.
Ini kan kami buka, silahkan masyarakat memberikan masukan kpd kita kalau ada yg salah silahkan dikoreksi, kami akan melakukan itu. Arief Budiman Ketua KPU #KPUMelayani,” tulis akun KPU.
Melihat cuitan yang diurai akun KPU RI, Fadli Zon pun langsung memberikan tanggapannya.
Melalui akun Twiternya yang sudah terverifikasi, Fadli Zon pun ikut berandai-andai terkait dengan tudingan kecurangan terhadap KPU.
Menurut Fadli Zon, jika rakyat percaya terhadap KPU, tentu hingga saat itu tak ada relawan kawal suara Pemilu.
Sebab menurut Fadli Zon, satu kesalahan saja di Pemilu 2019 bisa berakibat fatal.
Apalagi jika dicampuri dengan ratusan kesalahan atau bahkan ribuan.
“Kalau rakyat percaya pd penyelenggara pilpres/pemilu bisa menjamin kejujuran n keadilan, tentu tak perlu repot2 ada relawan kawal suara yg bisa berubah, berpindah atau berkembang biak diternak tangan2 tak terlihat. Satu kesalahan sj sdh fatal apalagi ratusan atau ribuan,” tulis Fadli Zon.
Reaksi keras yang ditujukkan Fadli Zon terhadap penjelasan KPU itu pun menuai beragam reaksi dari Warganet.
Hal itu terlihat dari ratusan pengguna TWitter yang menyukai balasan Fadli Zon terhadap akun KPU RI itu.
Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai banyak kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
Menurutnya, kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.
Untuk itu, ia mengusulkan Panitia Khusus (Pansus) guna mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019.
“Saya kira nanti perlu dibentuk pansus kecurangan ini. Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode. Kalau misalnya teman-teman itu menyetujui, akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur, dan brutal. Mulai pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan,” ucap Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Politikus Gerindra itu mengatakan usulannya itu akan disampaikan kepada fraksi-fraksi di DPR.
Ia ingin DPR mengevaluasi total pelaksanaan sistem pemilu serentak.
“Kan ada mekanismenya, asal ada usulan kemudian dibawa ke rapur nanti kita lihat saja. Kalau dari DPR kalau ada pansus tadi lebih enak. Karena bisa menjadi sebuah alat melakukan investigasi dan bisa menelusuri kelemahan dari sistem, prosedur dan sebagainya,” tuturnya.
Selain itu, Fadli Zon menyebut kecurangan yang begitu masif membuat kualitas demokrasi Indonesia menjadi buruk.
Ia menyatakan jika penyelenggaraan pemilu tahun ini lebih buruk dibanding penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955.
“Saya termasuk yang percaya kalau ini adalah pemilu terburuk sejak era reformasi bahkan jauh lebih buruk ketimbang pemilu tahun 1955,” katanya.