Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai aneh jika kemudian pemerintah menyatakan jika angka kemiskinan mengalami penurunan.
Data itu tidak konsisten dengan angka pertumbuhan ekonomi yang turun, turunnya harga komoditas, serta melemahnya perekonomian global. Pemerintah harus jujur jika angka kemiskinan terus meningkat, terutama di pedesaan, di kalangan petani.
”Saya memperhatikan betul naiknya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan. Selama ini kebijakan ekonomi pemerintah sangat bias perkotaan dan banyak mengabaikan sektor pertanian dan perdesaan. Belum lagi jika kita memperhatikan adanya jurang yang dalam antara kebijakan budi daya dengan kebijakan tata niaga di sektor pertanian. Para petani hanya disuruh berproduksi, tapi insentif yang diterimanya tidak diperhatikan. Itu sebabnya NTP terus-menerus turun,” katanya.
Lebih lanjut, Fadli menegaskan, HKTI memiliki program untuk meningkatkan nilai tukar petani melalui program kemitraan badan usaha pangan.
HKTI sedang mengembangkan program Padi Estate yang bertujuan meningkatkan produktivitas panen dan menjamin pembelian gabah kering panen (GKP) dari para petani dengan memotong rantai tata niaga GKP.
”HKTI tentu tidak bisa melakukan semua agenda itu sendirian, sehingga kami sangat membuka diri untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bulog, atau pihak-pihak terkait untuk membantu meningkatkan insentif bagi para petani,” kata Fadli.