
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan, 2015 sudah berakhir dan ada beberapa hal yang dijadikan refleksi tentang Indonesia satu tahun kebelakang, terutama di bidang politik hukum dan keamanan (Polhukam).
Fadli berharap pembangunan politik, hukum dan keamanan harus dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di 2016. “Semoga di tahun 2016 dapat tercipta pembangunan politik, hukum, dan keamanan yang lebih baik agar mendorong percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/1/2016)
Menurutnya, dalam satu tahun ada perkembangan yang patut diapresiasi dan juga kekurangan yang mesti diperbaiki. Di bidang pertahanan, katanya, pihaknya bangga terjadi peningkatan cukup pesat. “Kekuatan militer Indonesia berada pada peringkat ke 12, sebagaimana merujuk pada rangking yang dikeluarkan Global Fire Power,” ujarnya.
Hal lain yang patut pihaknya hargai dalam pembangunan politik ialah pelaksanaan Pilkada yang berjalan lancar. Sebagai Pilkada serentak pertama kali, tuturnya, kekhawatiran yang muncul sangat besar. Namun berkat kerjasama semua pihak, Pilkada berjalan baik. “Untuk pelaksanaan ke depan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada harus lebih ditingkatkan,” tuturnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku prihatin atas berbagai kegaduhan politik yang terjadi di 2015. Dinamika politik memang dipengaruhi berbagai kepentingan baik pribadi, kelompok, partai politik atau koalisi. “Kita berharap dinamika politik di 2016 lebih stabil, substansial dan untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Di bidang hukum, Fadli berpandangan masih adanya campur tangan politik dalam proses hukum. Masih ada proses hukum yang dicampuradukkan dengan kepentingan politik. Seharusnya tidak ada lagi politisasi kasus hukum. “Hukum tidak boleh jadi alat politik, apalagi jadi alat kekuasaan. Aparat penegak hukum juga harus semakin profesional,” tegasnya.
Fadli mengatakan, Indonesia juga baru saja memiliki pimpinan KPK yang baru. Fadli berharap, KPK dapat bekerja lebih baik yang ditandai dengan semakin berkurangnya tingkat korupsi. Fokus kepada pencegahan tanpa melupakan langkah-langkah penindakan. “KPK harus tetap kuat, independen dan jangan diintervensi kepentingan politik maupun kekuasaan. Tak boleh tebang pilih,” tegasnya kembali.
Sebagai pimpinan DPR, Fadli juga berharap sinergi antar lembaga pemerintah dapat ditingkatkan di tahun 2016. “Koordinasi antara DPR dan pemerintah, harus lebih ditingkatkan, terutama dalam kuantitas dan kualitas produk legislasi. Harus diakui target legislasi tak tercapai dan ini harus menjadi introspeksi bagi DPR dan juga pemerintah, karena legislasi adalah produk kedua lembaga,” jelasnya.
Fadli juga mengingatkan bahwa tantangan besar sudah menanti di 2016, yakni era baru berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebagai negara terbesar di ASEAN, MEA menjadi peluang sekaligus tantangan. “Oleh karena itu konsolidasi kita sebagai sebuah bangsa harus terus ditingkatkan agar MEA dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesi,” harapnya.