Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, Partai Komunis Indonesia (PKI) jelas sudah menjadi partai politik yang dilarang keberadaanya di Indonesia. Pelarangan itu diperkuat dengan dikeluarkannya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yang sulit untuk dicabut. Selain itu, ada payung UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.
“Misalnya ada pengaduan-pengaduan seperti bendera PKI dikibarkan, kita harapkan ada laporan, tetapi kita tidak mendapatkan surat pengaduan yang resmi, apabila DPR mendapatkan pengaduan yang resmi langsung kita follow up kepada pihak kepolisian untuk mengambill suatu tindakan hukum. Ini berseliweran dan menjadi rumor tapi menjadi bukti,” kata Fadli saat menerima delegasi ormas Islam di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (30/9).
Menurutnya, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah inisiatif dari pemerintah bukan dari DPR. Ia mengungkapkan UU KKR sudah dibatalkan oleh MK, sehingga tidak diperlukan lagi adanya UU KKR yang baru.
“Apalagi ini hanya bisa menimbulkan masalah, dan saya menyatakan bahwa rekonsiliasi yang diajukan pemerintah ini sebetulnya tidak perlu. Karena rekonsiliasi sudah terjadi secara alamiah, bahkan ada anak PKI yang menjadi DPR, jadi mau rekonsiliasi yang seperti apa lagi,” tegas Politisi Partai Gerindra itu.
Fadli mengaku telah melakukan kajian terhadap sejarah PKI. Dan dari kajian itu, PKI jelas-jelas melakukan kudeta. Karena yang namanya kudeta dan perampasan merupakan rukun komunis. Oleh karenanya, hal itu patut diwaspadai terus menerus.
“Saya kira yang digambarkan dalam film G30SPKI itu benar adanya dan saya kira kalau ada pelarangan pemutaraan film tersebut, tolong laporkan kepada saya,” terang Fadli.
Ia menilai bahwa film G30SPKI itu benar berdasarkan suatu riset, dan itu sudah tepat. Kalau ada yang mengangap film ini adalah sebuah versi, versi lain itu adalah versi PKI ada versi orde baru. Versi orde baru adalah jelas PKI kudeta, ia termasuk yang berpendapat PKI berusaha melakukan kudeta tetapi kudeta itu gagal.
“Kalau di film itu banyak yang dibunuh, dikubur, saya percaya 100 persen, karena memang ideologi PKI adalah ideologi menghalalkan segala cara. Dan mereka sangat kejam. Stalin sangat kejam mereka mendeportasi juta orang dan kekejamanya sangat banyak,” tutur Fadli.
Lebih jauh ia melihat bahwa masih ada usaha untuk menghapus jejak sejarah. Sehingga dengan penghapusan jejak sejarah tersebut, mereka (PKI) bisa mendapatkan satu interpretasi yang berbeda termasuk pada ujungnya meminta kompensasi maupun hak-hak politik yang lain.
“Kami di DPR akan semaksimal mungkin (mencegah bangkitnya PKI,-red) dan besok kami akan upacara di Lubang Buaya, dan salah satu komitmen DPR bahwa PKI adalah organisasi yang berbahaya dan terlarang, keganasan PKI tidak bisa kita lupakan,” pungkasnya.