Di tengah situasi ekonomi yang semakin terpuruk, muncul wacana pemerintah akan membahas kembali rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM.
Atas wacana ini, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengingatkan pemerintah jangan sampai gagal fokus. Saat ini, pemerintah lebih baik memprioritaskan penanganan ekonomi.
“Fokus permasalahan bangsa saat ini ialah bagaimana pemerintah mampu membawa negara ini keluar dari keterpurukan ekonomi. Negara sedang darurat ekonomi,
akibat situasi ekonomi yang semakin memburuk. Pemerintah jangan gagal fokus dan lari dari kenyataan,” ungkap Fadli Zon kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Senin, 28/9).
Fadli Zon juga mengingatkan bahwa saat ini rupiah terus melemah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen, jauh dari janji Jokowi 7 persen. Di saat yang sama, gelombang PHK dimana-mana dan pengangguran meningkat menjadi 7,4 juta jiwa.
“Ini juga jauh dari janji Jokowi yang akan membuka 15 juta lapangan kerja baru. Di sisi lain, pertahanan perbankan nasional juga terancam seiring semakin jatuhnya rupiah,” tegas Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra.
Seharusnya, sambung Fadli, pemerintah introspeksi dan mengevaluasi kenapa target-target tersebut tidak kunjung tercapai. Setelah itu pemerintah harus bekerja menyusun kebijakan yang solutif.
“Bagaimana dengan Nawacita dan Trisakti yang diangkat sebagai solusi permasalahan bangsa? Bukan melempar wacana lain, kabur dari masalah aktual bangsa saat ini,” tegas Fadli.
Fadli juga mengingatkan, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menolak UU Komisi Kebenaran dan Rekonsoliasi (KKR). UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini pernah ada di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dan MK membatalkannya pada 2004.
“Ini artinya secara hukum keputusan MK adalah sebuah keputusan final dan mengikat. Rekonsiliasi sebenarnya sudah terjadi secara alamiah. Ada anak PKI sudah jadi anggota DPR dan jabatan-jabatan lain. Pemerintah tak perlu minta maaf dan mencari-cari masalah baru,” demikian Fadli.