Kabar pencopotan Komjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim yang akan dilakukan oleh Jokowi sangat kental muatan politisnya. Komjen Budi Waseso yang melakukan penggeledahan di ruangan Dirut Pelindo II, Richard Joost Lin, telah dianggap mengganggu situasi ekonomi.
“Jika benar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim karena penggeledahan Pelindo II dianggap mengganggu situasi ekonomi, maka hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap HM Prasetyo. Ganti Jaksa Agung,” kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 2/9).
Menurut Fadli Zon, penggeledahan oleh Kejaksaan Agung juga dapat dipandang mengganggu situasi ekonomi. Tindakan Kejaksaan menggeledah PT VSI, juga dapat dipandang menganggu ekonomi, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia.
“Logikanya, HM Prasetyo juga harus diganti sebagai Jaksa Agung,” terang Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Presiden harus konsisten mengambil keputusan. Apalagi untuk posisi-posisi penting. Jangan sampai motivasi kepentingan kelompok dan jangka pendek lebih dominan dalam reposisi seseorang pada suatu jabatan strategis,” sambung Fadli Zon.
Apalagi, Fadli menegaskan, jabatan ini terkait penegakan hukum, sehingga Presiden mestinya mencari orang-orang profesional yang tak punya beban atau utang politik.
“Disini Presiden tidak konsisten. Hukum akhirnya bisa dijadikan alat politik dan alat kekuasaan,” demikian Fadli.