DPR tengah mendalami pengaduan PT Victoria Sekuritas Indonesia (PT VSI) atas dugaan kesalahan penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus cessie atau penjualan hak tagih Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
“Apakah menyalahi aturan, atau ada motif lain di belakang ini. Jadi, kami akan melihat dan mengawasi (kasus) ini dengan mekanisme yang ada,” kata Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI di Jakarta, Selasa (18/8).
Fadli membenarkan, pihaknya telah menerima aduan dari PT VSI terkait dugaan kesalahan penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). DPR menerima aduan tersebut Senin kemarin (17/8).
“Kami memang mendapat laporan dari masyarakat, dalam hal ini adalah PT VSI yang telah mengadukan kepada DPR tentang adanya penggeledahan yang dilakukan hingga tengah malam, bahkan sampai dini hari. Suatu hal yang memang dianggap janggal, untuk satu kasus yang cukup lama,” katanya.
Fadli menilai penyidik melakukan langkah terburu-buru bila sampai salah melakukan penggeledahan, sesuai surat aduan dari PT VSI kepada DPR yang kini tengah diproses sebelum melimpahkannya ke Komisi III yang membidangi masalah hukum untuk menguak apa yang terjadi sebenarnya.
Wakil rakyat asal Partai Gerindra ini mengingatkan Kejagung agar lebih berhati-hati dalam menindak pelaku usaha, terutama saat kondisi ekonomi negeri ini tidak menggembirakan.
“Bagaimana pihak Kejaksaan bisa melakukan hal ini di saat ekonomi kita yang sdang menghadapi banyak tantangan. Saya kira, seharusnya kita memberikan lebih banyak ruang kepada usaha, baik dari dalam maupun luar negeri di Indonesia, bukan menjadikan disinsentif pada ekonomi kita,” imbaunya.
Kecerobohan melakukan penggeledahan sangat membahayakan perusahaan dan ekonomi nasional, atau bukan hanya sekerar mengganggu operasional perusahaan dan nasabah. Terlebih, iklim ekonomi dan masih lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.
“Presiden mengharapkan masuknya insvestasi, justru kita jangan sampai mendorong investasi yang ada di dalam negeri lari ke luar. Bahkan, kalau ini dikhawatirkan dapat mengganggu dunia perbankan, atau dunia usaha lain, termasuk securitas yang ada,” ungkap Fadli.