Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk membentuk sistem kerja pada Kabinet Kerja. Hal itu dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan tugas di kabinet.
“Saya ingatkan agar Presiden membentuk sistem kerja yang fokus untuk menentukan mana tugas presiden dan mana yang menjadi tugas pelaksananya (menteri),” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/7/2015).
Usulan tersebut dilontarkan Fadli Zon agar Presiden Jokowi dapat berkonsentrasi menjalankan tugasnya
sebagai penanggung jawab utama dalam pemerintahan. Pasalnya, kata Politikus Gerindra itu, tugas presiden bukanlah mengurusi persoalan mikro seperti pembagian kaos dan kartu yang seharusnya dijalankan oleh seorang Ketua Rukun Tetangga (RT). “Presiden sebagai penanggung jawab utama sebagai lokomotifnya, ada hal ‘grand design’ untuk memberikan gagasan besar untuk urusan besar,” katanya.
Selain itu, Fadli menilai kinerja pemerintahan selama delapan bulan dirasa belum optimal sehingga diperlukan perombakan kabinet. Contohnya, janji politik selama kampanye yang belum direalisasikan serta penyerapan anggaran yang lemah. “Janji-janji politik yang banyak disampaikan ketika kampanye belim banyak terealisasikan ataupun peta jalan belum terlihat,” katanya.
Namun Fadli menegaskan bahwa DPR RI tidak memiliki kepentingan untuk mendorong atau tidak diadakannya perombakan kabinet. Ia mengatakan pihaknya bertugas mengawasi kinerja para menteri terkait bidangnya yang sesuai dengan komisi yang ada di DPR RI.
Apabila pemerintah ingin menjalankan programnya, kata Fadli, seharusnya memiliki fokus prioritas dan mencari orang terbaik dibidangnya.
Ia menilai orang berlatar belakang politik namun kurang profesional maka akan menjadi beban bagi presiden. “Kita tahu bahwa Presiden yang memilih dan bertanggung jawab atas kabinet yang dipilihnya. Apabila kabinet tidak becus maka yang memilihnya juga tidak becus,” katanya.
Menurut Fadli, kinerja para menteri di Kabinet Kerja ada yang bagus namun ada yang masih banyak masalah seperti fokus mengejar pencitraan. Fadli menyarankan agar pemerintah melakukan survei terhadap masyarakat terkait pendapat publik terhadap kinerja para menteri. “Apabila mau adil maka tanya kepada masyarakat, pemerintah adakan survei diam-diam untuk mengetahui apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari kerja menteri tersebut,” ujarnya.