Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, memberikan saran kepada pemerintah agar dapat menunda jadwal Pilkada Serentak jika dirasa beberapa faktor pendukung tidak terlengkapi.
“Kami sudah memberikan analisis terhadap potensi konflik yang akan terjadi. Jika pemerintah tetap melaksanakan, maka tanggung sendiri akibatnya,” ujar Fadli di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2015).
Potensi konflik menurut Fadli adalah terdapatnya sejumlah masalah yang terjadi sebelum pelaksanaan pilkada serentak. Satu diantara potensi konflik tersebut adalah pihak kepolisian telah memberikan ketetapan daerah rawan konflik pilkada.
“Polisi sudah menetapkan beberapa daerah rawan konflik satu dan rawan konflik dua. Jadi menurut saya itu yang harus diantisipasi,” tambahnya.
Selain itu, Fadli menambahkan bahwa untuk pengamanan pihak kepolisian yang masih kurang Rp. 500 Miliar juga menjadi kendala sendiri. Pasalnya, kekurangan tersebut belum dapat dipastikan akan memakai anggaran daerah atau pemerintah.
“Polisi masih kurang dan belum ada kepastian akan diambil dari anggaran mana saja?” tambahnya.