Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai maraknya politisi yang korupsi tak lepas dari kesalahan desain politik yang dibentuk tanpa sistem hukum yang kuat. Akibatnya hukum tak berwibawa dan menjadi subordinasi politik.
“Demokrasi seolah nampak kuat. Seperti ditunjukkan adanya pemilu langsung, pilkada, kebebasan media, dan partai politik. Namun sejatinya supremasi hukum tak berjalan. Hasilnya, demokrasi kita tumbuh, tapi tak berkembang, malah cacat parah,” ucap Fadli Zon, di Jakarta, Selasa (5/2/2013).
Ia menilai, dengan sistem hukum lemah sangat mendorong praktik politik yang cacat dan korup. Pada akhirnya para koruptor bisa menjadi penguasa. “Dengan posisi itulah, desain hukum kita direkayasa. Inilah yang saya sebut dengan demokrasi kriminal,” ujar dia.
Ditambahkannya, dengan akses terhadap sumber daya keuangannya, koruptor kemudian ikut berpolitik dan mengambil alih tongkat kuasa melalui pemilu. Sehingga ketika sudah berkuasa, korupsinya semakin hebat. “Bahkan sistem hukumnya diperlemah untuk melanggengkan praktik korupsi,” kata Fadli.
Ia berpendapat bahwa pengadopsian demokrasi liberal ala Barat berubah menjadi demokrasi kriminal. Sebab, sistem saat ini sangat kondusif bagi para penjahat untuk menjadi penguasa.
“Kolaborasi kekuatan uang dan popularitas menenggelamkan politisi yang benar-benar amanah dan punya kapasitas. Sehingga wajar jika demokrasi sulit menciptakan kesejahteraan bagi rakyat,” kritik Fadli.
Dia menilai, substansi demokrasi sudah dirampok para penjahat politik melalui praktek korupsinya. Akhirnya segelintir elit saja yang sejahtera, sementara rakyat terendam dalam kesengsaraan.