Inpres ini tidak malah membuat jajaran aparat keamanan di lapangan bertindak berlebihan dalam menangani konflik sosial di masyarakat. Karena bagaimana pun hak-hak sipil dan politik masyarakat tetap tidak boleh dilanggar oleh pihak mana pun. Jakarta, Inpres No II tahun 2013 tentang Kamtibmas yang baru saja diberlakukan oleh
Presiden SBY adalah bukti kegagalan pemerintah dalam menjamin keamanan dan mengelola konflik di Indonesia.
“Ke luarnya inpres ini di satu sisi tampak menunjukkan keinginan kuat pemerintah menyelesaikan konflik sosial. Namun di sisi lain, Inpres ini bukti bahwa pemerintah gagal mengatasi sumber konflik yang selama ini sudah ada,” ujarnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon melalui siaran pers yang diterima Aktual.co, Sabtu, (02/02).
Fadli berharap agar Inpres ini tidak malah membuat jajaran aparat keamanan di lapangan bertindak berlebihan dalam menangani konflik sosial di masyarakat. Karena bagaimana pun hak-hak sipil dan politik masyarakat tetap tidak boleh dilanggar oleh pihak mana pun.
“Jangan sampai Inpres itu membuat aparat keamanan di lapangan bertindak prematur menangani konflik sosial dan bertindak represif. Hak-hak sipil politik masyarakat jangan terlanggar.” Tambahnya
Dia meminta presiden SBY agar lebih responsif mengidentifikasi akar dari konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Karena sebenarnya sumber konflik yang paling utama adalah masalah kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan.
“Seharusnya Presiden bisa responsif mengidentifikasi akar konflik sosial yang ada. Sumber konflik sosial utamanya adalah kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan. Permasalahan ini strategis untuk bisa memadamkan sumber konflik sosial di masyarakat.” Pungkasnya.