Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, menyebut ucapan Mahfud Md soal provinsi garis keras berpotensi memecah belah. Fadli kemudian mengkritik dan meminta BPIP dibubarkan.
“Profesor itu semakin hari semakin ngawur dan memecah belah dan sangat disayangkan Pak Mahfud Md berbicara seperti itu. Jadi yang diucapkan Mahfud Md ini seperti menorehkan luka baru di atas luka lama, bukan mempersatukan, dia malah memecah belah,” kata Fadli, di kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).
Meski Mahfud sudah menjelaskan ucapan tersebut, Fadli menilai tiap orang bisa menangkap maksud yang beda. Menurutnya, pernyataan garis keras tidak bisa dipisahkan dari konteks agama dan etnis.
“Ya orang menangkapnya bisa berbeda-beda. Yang dimaksud dengan garis keras saya kira di dalam terminologi dan situasi sekarang itu orang menangkapnya bisa beda-beda. Kalau dianggap garis keras, apalagi yang dicontohkan itu adalah ada peristiwa-peristiwa bersejarah di masa lalu, bagaimana itu dipisahkan dari persoalan keagamaan dan etnisitas,” ujar Fadli.
Fadli menyayangkan ucapan Mahfud yang juga menjadi bagian dari anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Fadli menuding lembaga tersebut tidak berguna sehingga mestinya dibubarkan.
“Saya kira ini bukan pengalihan isu. Ini persoalan prinsipil. Masak, seorang ketua BPIP bisa begitu. Saya kira saya dari awal mengatakan badan ini nggak perlu. BPIP yang diketuai Pak Mahfud ini dibubarkan aja. Nggak ada gunanya,” ujar politikus Gerindra itu.
“Apalagi sekarang yang bersangkutan itu memecah belah. Jadi bubarkan aja BPIP itu. Nggak ada gunanya buang-buang duit rakyat dan juga apa isinya? Model Pancasila seperti apa? Ini yang dimaksud dengan pembinaan Pancasila?” sambungnya.
Sebelumnya, pernyataan soal ‘Provinsi Garis Keras’ itu disampaikan Mahfud dalam wawancara di salah satu stasiun televisi. Video potongan wawancara yang berdurasi 1 menit 20 detik lalu beredar di media sosial. Pernyataan Mahfud ini kemudian direspons oleh tim Prabowo-Sandiaga di Twitter, mulai dari Waketum Gerindra Fadli Zon hingga Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, termasuk Said Didu.
Mahfud sudah memberi penjelasan, istilah ‘garis keras’ adalah istilah biasa dalam ilmu politik. Dia mengambil contoh daerah asalnya, Madura.
“Dalam term itu, saya juga berasal dari daerah garis keras, yaitu Madura. Madura itu sama dengan Aceh dan Bugis, disebut fanatik karena tingginya kesetiaan kepada Islam sehingga sulit ditaklukkan. Seperti halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adalah istilah-istilah yang biasa dipakai dalam ilmu politik,” jelas Mahfud.