Delegasi Libya berkunjung ke DPR-RI, Senin (26/02/2018). Kehadiran rombongan yang dipimpin HE Halimah Alsadegh tersebut diterima Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon.
Melalui akun Twitter-nya @fadlizon, politisi Partai Gerindra ini menyampaikan banyak isu yang dibahas dalam pertemuan antarkedua negara, dengan tujuan meningkatkan hubungan bilateral.
“Parlemen Libya secara khusus mengharapkan dukungan investasi Indonesia dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi. Parlemen Libya juga mengharapkan Indonesia dapat berbagi pengalamannya dalam membangun demokrasi,” kicau Fadli Zon.
Sebagai negara demokratis, lanjut Fadli Zon, Indonesia dengan tangan terbuka tentunya siap berbagi pengalaman dengan Parlemen Libya. “Meski demikian, parlemen Indonesia melihat pembangunan demokrasi di setiap negara harus berjalan sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dan masyarakatnya,” ujarnya.
Seperti diketahui, Libya merupakan negara di wilayah Maghrib Afrika Utara. Berbatasan dengan Laut Tengah di Utara, Mesir di Timur, Sudah di Tenggara, Chat dan Niger di Selatan, serta Aljazair dan Tunisia di Barat.
Negara dengan kota terbesarnya Tripoli ini memiliki luas 1,8 juta square kilometres (700.000 sq mi). Libya merupakan negara terbesar keempat di Afrika, dan terbesar ke17 di dunia.
Pada 2009, Libya memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Afrika dan Pendapatan Domestik Bruto (PBD) per kapita tertinggi di Afrika, disusul Seychelles, Guinea Khatulistiwa, dan Gabon. Hal ini karena Libya memiliki cadangan minyak terbesar ke-10 dari negara-negara lain di dunia dan produksi minyak tertinggi ke-17.
Akibat perang saudara yang berlangsung sejak Februari hingga Oktober 2011, pemerintah Libya (Berkuasa lebih dari 40 tahun) tumbang dan Libya memasuki periode pemerintahan sementara yang disebut Dewan Transisi Nasional (NTC).
Tugas dan tanggungjawab NTC ini mengawasi tahap pertama suatu transisi menuju negara demokrasi, di mana setelah itu lembaga tersebut akan bubar dan digantikan Dewan Perwakilan.