Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempertanyakan ketegasan pemerintah terkait pelaksana tugas (Plt) gubernur. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah belum menentukan keputusan penunjukkan Plt gubernur di beberapa provinsi yang tak lama lagi akan melaksanakan Pilkada.
Lebih lanjut, Fadli Zon beranggapan hal itu bukanlah kesalahan Polri melainkan kesalahan dari pemerintah.
“Kita berharap komitmen Polri ini menjadi institusi yang netral dalam pilkada,” kata Fadli Zon saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 30 Januari 2018.
Fadli Zon mengatakan, dengan menarik Polri ke dalam pilkada maka hal itu akan merugikan Polri. Karena itu, dirinya meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengurungkan rencana usulan pengangkatan gubernur dari kalangan perwira tinggi (pati) Polri.
“Ini akan menimbulkan spekulasi kecurigaan, ditambah lagi dengan upaya-upaya yang dianggap akan melakukan pilkada-pilkada curang karena alasannya pun tidak jelas,” tegas Fadli Zon.
Selain itu, Fadli Zon juga menilai masih cukup pejabat tinggi madya yang sejajar dan tidak menimbulkan kontroversi. Bahkan, menurutnya dengan memaksakan usulan tersebut nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Pilkada serta partai dan kandidat.
“Plt gubernur adalah menyelesaikan sisa masa pemerintahan yang memang belum selesai. Dan itu harusnya diutamakan pejabat setempat yang memang mengerti situasi daerahnya misalnya sekda, atau dirjen yang mengerti, mau pun sekjen dari kementerian dalam negeri dan lain-lain,” tandas politisi Partai Gerindra itu.