Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mendukung rencana para purnawirawan TNI untuk menyelenggarakan simposium melawan PKI pada 1- 2 Juni 2016.
Simposium melawan PKI ini dinilai sebagai tandingan Simposium Tragedi 1965 yang sebelumnya digelar oleh pemerintah.
“Saya sih mendukung yang dilakukan oleh pihak tentara supaya meluruskan sejarah. Kalau ada tiga, empat (simposium tandingan), saya kira boleh-boleh saja,” kata Fadli di DPP Gerindra, Sabtu (28/5/2016).
Para pensiunan TNI menganggap simposium sebelumnya yang dihadiri oleh Menkopolkam Luhut Panjaitan tidak mengakomodasi semua pihak sehingga mereka memutuskan untuk membentuk simposium lain.
Menurut Fadli, simposium tandingan berguna untuk komparasi sejarah yang terjadi pada masa lalu. Simposium tandingan juga dapat mewujudkan adanya kebebasan berekspresi.
“Semakin banyak yang melakukan simposium dan ada komparasi, saya kira sah-sah saja. Untuk melakukan freedom of expression,” ucap Fadli.
Sebelumnya, Ketua DPP Gerakan Bela Negara Mayjen TNI (Purn) Budi Sujana mengatakan, diperlukan obyektivitas dan keterbukaan untuk meluruskan sejarah.
“Kami minta tolong, kalau mau bikin (simposium rekonsiliasi) mari bikin sama-sama, panitia sama banyak dan pembicara seimbang,” ujarnya.
Begitu pun dengan korbannya, kata Budi, tak hanya korban setelah 1965. Namun, juga digali penyebabnya dari tahun-tahun sebelumnya hingga 1948.