DPR Pantau Pertemuan Militer Indonesia dengan Australia

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan akan memantau pembahasan dan kesepakatan dari hasil pertemuan pimpinan militer Indonesia dengan Australia terkait kasus pelecehan Pancasila. Pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu (7/2/2017).

“Kami akan tunggu pertemuan itu, baru usai akan kita sikapi,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Pihak militer Australia, diwakili Kepala Staf Angkatan Udara Australia Marsekal Mark Binskin akan menyampaikan hasil investigasi terkait insiden plesetan Pancasila dalam pelatihan militer di negara tersebut.

Setelah hasil investigasi disampaikan, Indonesia akan menentukan langkah kebijakan lanjutan.

“Itu yang akan kita tunggu, kita tak bisa menerima penghinaan, penistaan kepada ideologi negara kita. Kita akan tunggu pertemuan itu, baru usai akan kita sikapi,” ujar Fadli.

TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada Australian Defence Force (ADF) pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak. Hal itu dipicu dengan pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut. Saat menghadap kepala sekola di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebelumnya sudah menerima surat permohonan maaf dari militer Australia.

Selain permohonan maaf, militer Australia menyatakan tengah melakukan investigasi soal dugaan adanya kurikulum yang menghina TNI dan Pancasila. Militer Australia juga berjanji akan memperbaiki kurikulum mereka.

Selain itu, disebutkan juga bahwa Kepala Staf Angkatan Udara Australia akan dikirim ke Indonesia untuk koordinasi lebih lanjut

Sumber