Plt Ketua DPR RI, Dr Fadli Zon melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Bangladesh, Dr Shirin Sharmin Chaudhury.
Mereka membahas isu pengungsi Rohingya di Dhaka, Selasa, (19 /12/2017).
Fadli Zon didampingi oleh Dubes LBBP RI untuk Bangladesh, Rina P. Soemarno, anggota delegasi Nurmansyah Efendi Tanjung (F-PDIP), Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS).
Kunjungan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia H.E Mayor Jenderal Azmar, yang membahas nasib warga Rohingya yang ada di kamp-kamp pengungsian Bangladesh.
Sampai hari ini, ada sekitar 1,1 juta orang yang mengungsi di Cox Bazar Bangladesh.
“Kami juga menyampaikan, delegasi DPR RI akan mengunjungi langsung lokasi pengungsian warga Rohingnya di daerah Cox Bazar,” katanya..
DPR, kata Fadli Zon, menjalankan tugas diplomasi parlemen dalam sejumlah konferensi internasional.
Pada World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals 6-7 September di Bali DPR mendorong lahirnya resolusi soal Rohingya. Pada ASEAN Interparliamentary Assembly (AIPA) Conference di Manila, 13-19 September 2017.
Selain itu, delegasi DPR yang dipimpin Fadli Zon juga memperjuangkan masalah Rohingya. Terakhir di Interparliamentary Union di St Petersburg Rusia, DPR ajukan emergency item tentang Rohingya.
Menurut Fadli Zon, upaya yang dilakukan parlemen sudah banyak di antaranya World Parliamentary Forum (WPF) di Bali, forum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) dan International Parliamentary Union (IPU).
“Dimasukkannya krisis Rohingya dalam resolusi IPU ini menjadi koreksi bagi sikap parlemen ASEAN dan negara-negara ASEAN, yang justru pasif dan menutup mata terhadap krisis di Rohingya,” katanya.
Komitmen DPR RI, kata dia, ingin terus konsisten dalam proses penyelesaian persoalan Rohingya.
“Untuk itu, dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Bangladesh, kami mendesak agar segera mencari solusi politik yang bersifat permanen yaitu mengembalikan pengungsi Rohingya ke tempat asalnya dan dijamin keamanannya,” katanya.
Tak hanya itu, kata Fadli, mereka juga harus disiapkan infrastruktur yang memadai.
“Kami mendorong agar ASEAN lebih tegas untuk menyikapi persoalan ini. ASEAN harus mengambil peran besar,” katanya.
Salah satu yang diusulkan yaitu parlemen Bangladesh menulis surat pada parlemen-parlemen Asia Tenggara yang memberikan informasi terkait masalah pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh.
“Kami juga menyampaikan untuk diberi kemudahan-kemudahan dalam pemberian visa untuk para pekerja yang menjadi relawan Rohingya di perbatasan Bangladesh,” katanya.