Indonesia dan Laos mendapat kepercayaan dari ASEAN menjadi Anggota Komite Eksekutif Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) pada pertemuan tahunan ke-25 APPF yang diselenggarakan di Natadola, Republik Fiji, pada 15-19 Januari 2019.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, yang memimpin Delegasi Parlemen Indonesia melalui siaran persnya, Senin (16/1), mengatakan kepercayaan ASEAN kepada Indonesia dan Laos untuk menjadi anggota Eksekutif hingga tahun 2019.
“Kepercayaan ini diberikan dalam pertemuan internal parlemen Asean, hari Minggu kemarin, yakni sehari sebelum pembukaan APPF,” kata Fadli Zon.
Delegasi Parlemen Indonesia yang hadir pada pertemuan APPF tersebut, selain Fadli Zon adalah Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat), Yoseph Umar Hadi (Fraksi PDI Perjuangan), Dwi Aroem Hadiatie (Fraksi Partai Golkar), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Fraksi Partai Gerindra), Sartono Hutomo (Fraksi Partai Demokrat), dan Desy Ratnasari (Fraksi PAN).
Pertemuan ke-25 APPF mengangkat tema, “perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Pasifik”.
Menurut Fadli, perihal perdamaian dan keamanan di Asia Pasifik, memang ada gejolak di Semenanjung Korea dan Laut Cina Selatan, yang salah satunya terkait isu nuklir.
“Secara umum Asia Pasifik adalah kawasan yang relatif stabil,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, untuk membangun stabilitas kawasan dibutuhkan kerja sama dan saling percaya di antara negara-negara se-kawasan.
Kepercayaan tersebut, kata dia, tidak dapat dibangun instan, tapi harus dipupuk melalui dialog terbuka dan fair.
“Setiap negara harus mengedepankan penyelesaian damai atas setiap konflik yang muncul. Itu sebabnya APPF menjadi salah satu forum diplomasi yang penting,” kata Fadli.
Fadli menjelaskan, dalam forum APPF ke-25 ini, Indonesia menyuarakan pentingnya penyelesaian krisis kemanusiaan di Rohingya.
Parlemen Indonesia, kata dia, telah meminta parlemen Myanmar agar mendorong Pemerintahnya menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut dengan damai dan bijaksana.
Menurut Fadli, krisis kemanusiaan, di manapun, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Selain Rohingya, parlemen Indonesia juga menyuarakan pentingnya penanganan krisis kemanusiaan di Palestina dan Suriah.