Kementerian Kesehatan sudah mengumumkan pada publik 14 fasilitas kesehatan yang menyediakan vaksin palsu. Tak hanya itu, tiga klinik dan enam bidan juga diketahui menerima vaksin palsu.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menilai penyebaran vaksin palsu harus diselidiki secara mendalam. Apakah fasilitas kesehatan tersebut hanya korban atau memang sengaja menyediakan.
“Harus diselidiki apakah mereka ini mengetahui bahwa ini vaksin palsu atau bukan, atau mereka juga korban,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).
Fadli menambahkan, bila ada pihak rumah RS yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu, dia sepakat ditindaklanjuti karena menyangkut nyawa manusia.
“Kalau mereka mengetahui berarti ada sindikat, dan ada kerjasama. Tapi kalau mereka juga korban, itu harus segera diatasi,” jelasnya.