Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta pemerintah segera melakukan langkah nyata terkait bocornya dokumen “Panama Papers”, yang menunjukkan sejumlah WNI menyimpan dananya di Panama.
Fadli melihat, sejauh ini pemerintah baru mengeluarkan pernyataan-pernyataan nomratif.
“Harus ada sikap pemerintah menanggapi Panama Papers ini secara jelas dan konkrit, bukan sekedar pernyataan akan mempelajari. Sebaiknya segera dibentuk tim kerja khusus menanggapi Panama Papers ini,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/4/2016).
Fadli menilai, terbongkarnya dokumen “Panama Papers”, bisa dibaca sebagai bagian dari agenda para orang kaya di Indonesia untuk menghindari pajak.
Pemerintah Indonesia seharusnya bisa ikut mengambil keuntungan dari bocornya dokumen itu untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya, terutama dari para wajib pajak kelas kakap.
Data tersebut juga bisa digunakan untuk menghitung kembali potensi penerimaan negara dan menutup celah regulasi perpajakan.
“Jangan hanya wajib pajak kecil-kecil yang dikejar pemerintah,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Hanya saja, lanjut Fadli, tentunya pemerintah harus melakukan verifikasi lebih dulu dan berhati-hati. Sebab pendirian badan special purpose vehicle di negara-negara tax haven tidak serta merta bisa dianggap ilegal.
“Yang harus ditelusuri adalah perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk tujuan pencucian uang hasil korupsi, narkoba, atau kejahatan terorganisir lainnya,” kata dia.