Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menganggap Presiden Joko Widodo menyindir dirinya sendiri ketika mengkritik kualitas dan kuantitas undang-undang yang dihasilkan DPR. Fadli setuju bila undang-undang yang dihasilkan harus berkualitas, tapi ia menilai Presiden Jokowi tak mengetahui mekanisme pembuatan undang-undang.
“Jangan sampai asal ngomong, usulan dari pemerintah saja untuk tahun ini 13 undang-undang,” ucap Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 31 Maret 2016.
Fadli menjelaskan usulan pembuatan undang-undang berdasar dari DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemerintah. “Dari pemerintah saja tahun ini 13 (undang-undang), tapi usul 4-5 saja (hasilkan undang-undang) berarti matematikanya tidak masuk,” ujar Fadli.
Ia meminta hal tersebut tidak perlu diperdebatkan. Sebab, statistik mencatat antara target undang-undang yang dihasilkan dan capaiannya tidak sesuai.
DPR, kata dia, membuat undang-undang tidak berbicara kualitas, melainkan soal kebutuhan. DPR tidak selalu menghasilkan undang-undang baru, tapi juga merevisi yang telah ada agar sesuai dengan perkembangan zaman. “Jadi DPR bukan pabrik undang-undang,” ucapnya.
Penetapan rencana pembuatan undang-undang di Badan Legislatif, kata Fadli, tidak main-main. Semua didiskusikan mana yang di prioritaskan untuk saat ini dan mana yang tidak.
Sebab itu, Fadli heran Presiden Jokowi mengkritik DPR terkait dengan undang-undang. Bila pemerintah tidak menginginkan banyak undang-undang yang dihasilkan, seharusnya partai pemerintah menyampaikannya di Badan Legislasi. “Kesepakatan antara DPR dan pemerintah untuk tahun ini ada 40 undang-undang, termasuk 13 usulan pemerintah,” ujarnya.
Presiden Jokowi mengkritik DPR yang menghasilkan banyak undang-undang. Menurut dia, sedikit lebih baik tapi berkualitas.
“DPR tidak usahlah produksi undang-undang terlalu banyak. Tiga sampai lima undang-undang dalam setahun cukup, tapi kualitasnya betul-betul baik. Bukan quantity. Jumlah 40 atau 50 undang-undang untuk apa,” kata Jokowi saat menghadiri acara dialog publik Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Balai Kartini, Rabu, 30 Maret 2016.