Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon angkat bicara mengenai pernyataan Presiden Jokowi yang mengkritik anggota dewan dalam pembuatan undang-undang.
Dikatakannya, dalam tahun ini ada sebanyak 40 RUU masuk program legislasi nasional (Prolegnas) dimana telah disepakati oleh pemerintah dan DPR.
“Ketika kita sudah sepakati prolegnas itu telah disepakati DPR dan juga pemerintah. Dan sekarang belum ada pembahasan ulang prolegnas, harusnya wakil pemerintah usulkan perubahan prolegnas sebelum presiden mengkritik,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra itu menuturkan, dalam pembuatan legislasi yang menjadi sorotan adalah DPR.
Padahal dalam pembuatan UU itu banyak usulan dari pemerintah, bukan hanya DPR.
“Kita tahu pembahasan UU tidak seperti membalik telapak tangan. Pembuatan UU Tapera misalnya dilakukan sejak 2004,” tuturnya.
Dari 40 RUU yang masuk Prolegnas 2016, kata Fadli 13 diantaranya merupakan usulan dari pemerintah.
Menurutnya, jika memang Presiden Jokowi ingin hanya tiga atau lima UU saja yang dihasilkan DPR dalam setahun maka hendaknya wakil pemerintah mengkomunikasikan ke DPR.
“Tidak ada wakil pemerintah yang membicarakan (ke DPR) untuk menonjolkan kualitas daripada kuantitas,” katanya.