Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengapresiasi langkah Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur yang mengalokasikan anggaran Rp 10-15 milar untuk menyerap gabah petani.
“Langkah yang dilakukan Pemkab Ponorogo ini sudah seharusnya juga diikuti Pemda lain. Kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan membangun kedaulatan pangan di wilayahnya,” ujar Fadli yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) ini, Kamis (17/3).
Sebagai tindaklanjutnya, Fadli mendorong agar Pemda membentuk BUMD Pangan. Menurutnya, pembentukan BUMD Pangan dapat menyerap hasil panen petani dengan harga pokok penjualan (HPP), sehingga petani terjamin, hasil panennya terbeli dengan harga yang menguntungkan. Petani untung dan BUMD juga pasti untung.
“Dengan pembentukan BUMD Pangan, juga menjamin keberlanjutan anggaran untuk menyerap gabah petani di tahun berikutnya karena anggarannya berputar dan menguntungkan BUMD,” tegas wakil ketua umum Partai Gerindra ini.
Fadli berkeyakinan bahwa BUMD Pangan akan menguntungkan dan penting untuk dibentuk.
“Pasti untung. Saya belum pernah dengar orang jualan beras atau sembako bangkrut. Kecuali manajemennya buruk sekali. Apalagi yang dijual ini sudah captive market-nya. Minimal dijual ke PNS dilingkungan Pemdanya,” ungkapnya.
Untuk penguatan manajemen BUMD Pangan, Fadli menyarankan agar dibangun sinergi dengan Bulog yang sudah malang melintang mengurusi soal ini.
“Toh dengan dibentuknya BUMD Pangan oleh Pemda akan membantu Bulog untuk menyerap gabah petani atau komoditas lain seperti bawang. Jadi sama-sama terbantu dan sama-sama untung karena memiliki tujuan yang sebangun,” terangnya.
Ia menambahkan, pembentukan BUMD Pangan juga menjadi penting BUMD Pangan yang dibentuk Pemda pasti lebih dekat secara fisik dan emosional serta tanggungjawab kepada petani di wilayahnya.
“Ini nilai lebih lain dari BUMD Pangan milik Pemda Kabupaten dan Kota,” tukas Fadli Zon.