Delegasi Parlemen Indonesia melaksanakan pertemuan bilateral dengan Delegasi Parlemen Tiongkok yang dilaksanakan di sela-sela pelaksanaan Forum Parlemen Asia Pasifik atau Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-24 di Hotel Westin, Vancouver.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, ditemani legislator Fraksi Golkar, Dwi Aroem Hadiati. Dubes RI untuk Kanada, Teuku Faizasyah, juga ikut hadir di pertemuan itu.
Berbicara usai pertemuan yang tertutup itu, Rabu (20/1), Fadli Zon menjelaskan bahwa kedua belah pihak sama-sama sepakat akan pentingnya hubungan kedua negara.
“Dari pihak Tiongkok menyampaikan bagaimana pentingnya hubungan kedua negara. Bahwa Tiongkok juga mitra penting Indonesia karena kerja sama bidang ekonomi dan infrastruktur makin banyak. Terutama investasi Tiongkok kan banyak sekali di Indonesia,” kata Fadli.
Ditekankan juga bahwa hubungan perdagangan dan politik, sejarah dan budaya, membuktikan Tiongkok adalah mitra penting Indonesia dan ASEAN.
“Kita sampaikan kita sepakat. Bahkan kita mendukung Bank Infrastruktur Asia yang diinisiasi Tiongkok. Selain itu gagasan poros maritim abad 21 digagas Tiongkok juga kita akui,” kata Fadli.
Di pertemuan itu, Parlemen Indonesia menekankan bahwa Indonesia ingin melihat ada peningkatan nilai perdagangan Indonesia ke Tiongkok. Karena selama ini, Indonesia selalu memiliki defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok.
Pada kesempatan itu, DPR RI juga berjanji akan memenuhi undangan berkali-kali dari Parlemen Tiongkok untuk berkunjung ke negara itu. “Mereka sudah dua kali mengundang secara resmi. Mereka sudah berkali-kali ke Indonesia. Kita belum sempat menghadiri. Nanti akan dijadwal kembali untuk kunjungan delegasi resmi DPR ke Tiongkok,” jelasnya.
Menurut Fadli, dari hasil pertemuan dengan Parlemen China itu, Pemerintah harus bersedia mengakui bahwa Indonesia cukup tergantung pada Tiongkok. Maka Indonesia perlu ada keseimbangan.
“Kita harus tingkatkan juga investasi negara lain di Indonesia seperti dari Jepang, Eropa, dan AS. Harus ada diversifikasi. Sehingga ketika ada apa-apa dengan salah satu negara, kita masih aman,” jelas Fadli.
Sementara soal isu Laut China Selatan, diakui Fadli bahwa hal itu tak terlalu disinggung di dalam pertemuan bilateral itu. “Sejauh ini, tentu leading diplomacy ada di Kementerian Luar Negeri RI. Saya kira sudah banyak usaha-usaha untuk melobi soal itu. Yang pasti DPR berharap Indonesia harus slebih proaktif, terutama jangan sampai ada konflik,” ujarnya.